Konsultan Hukum Pendirian Yayasan: Panduan Legal agar Yayasan Anda Bisa Menjalankan Usaha

Mendirikan yayasan bukan hanya tentang membuat akta dan memperoleh status badan hukum. Bagi yayasan yang sejak awal merencanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau mendukung pembiayaan operasional, aspek hukum dan struktur kegiatannya perlu dipersiapkan dengan lebih cermat.

Yayasan pada dasarnya memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, bukan berarti yayasan sama sekali tidak dapat memperoleh penghasilan. Ketentuan hukum memberikan ruang bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, termasuk melalui pendirian atau keikutsertaan dalam badan usaha.

Karena terdapat batasan dan struktur hukum tertentu, rencana menjalankan usaha sebaiknya tidak dibuat secara sembarangan. Konsultan hukum pendirian yayasan dapat membantu calon pendiri memahami posisi hukum yayasan, menyusun struktur yang sesuai, serta mengarahkan legalitas yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan secara lebih tertib.

Yayasan Memiliki Karakter Hukum yang Berbeda dengan Badan Usaha

Hal pertama yang perlu dipahami adalah yayasan bukan badan usaha yang didirikan untuk membagikan keuntungan kepada pemilik.

Menurut ketentuan mengenai yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Organ yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Karakter tersebut membedakan yayasan dengan badan usaha seperti PT atau bentuk usaha lainnya.

Artinya, apabila tujuan utama pendirian adalah menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi pendiri, struktur yayasan perlu dipertimbangkan kembali. Sebaliknya, apabila kegiatan usaha dimaksudkan untuk mendukung tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, atau tujuan yayasan lainnya, struktur kegiatannya dapat dirancang sesuai ketentuan.

---

Yayasan Dapat Menjalankan Kegiatan Usaha dengan Batasan Tertentu

Kesalahpahaman yang cukup sering terjadi adalah anggapan bahwa yayasan sama sekali dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pada kenyataannya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya. Salah satu mekanismenya adalah mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Namun, kegiatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tujuan yayasan.

Hal yang sangat penting adalah hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai keuntungan pribadi. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perlu dikelola sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, sebelum yayasan menjalankan kegiatan komersial, struktur hubungan antara yayasan dan kegiatan usahanya perlu dipahami dengan baik.

Struktur Organ Yayasan Menentukan Tata Kelola Badan Hukum

Yayasan memiliki tiga organ utama, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Masing-masing memiliki fungsi dalam tata kelola yayasan. Pembina memiliki kedudukan strategis dalam yayasan, Pengurus menjalankan kepengurusan, sedangkan Pengawas melakukan fungsi pengawasan.

Pembagian tersebut penting untuk diperhatikan sejak pendirian.

Kesalahan dalam memahami fungsi masing-masing organ dapat menimbulkan masalah ketika yayasan mulai menjalankan aktivitas, membuat keputusan, mengelola aset, atau membangun hubungan dengan pihak lain.

Karena itu, pendirian yayasan sebaiknya tidak hanya mempersiapkan nama dan dokumen identitas, tetapi juga merancang struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yayasan.

Rencana Kegiatan Perlu Diselaraskan dengan Tujuan Yayasan

Sebelum menentukan kegiatan yang akan dilakukan, pendiri perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yayasan.

Misalnya, yayasan didirikan dengan fokus pada pendidikan. Kemudian yayasan berencana memperoleh pendapatan dari aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara tujuan yayasan dan kegiatan yang dilakukan perlu diperhatikan. Jangan sampai kegiatan yang dijalankan justru tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan maksud dan tujuan yayasan.

Perencanaan sejak awal membantu menghindari perubahan atau penyesuaian legalitas ketika kegiatan sudah berjalan.

Pendirian Badan Usaha Dapat Menjadi Struktur untuk Mendukung Yayasan

Salah satu konsep penting dalam menjalankan kegiatan usaha melalui yayasan adalah pemisahan antara yayasan sebagai badan hukum dengan badan usaha yang menjalankan aktivitas komersial.

Ketentuan yayasan memungkinkan yayasan mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pencapaian tujuan yayasan.

Struktur tersebut dapat memberikan pemisahan yang lebih jelas antara:

• Tujuan sosial atau non-profit yayasan.

• Pengelolaan organisasi yayasan.

• Aktivitas komersial badan usaha.

• Pengelolaan pendapatan.

• Penggunaan hasil kegiatan untuk mendukung tujuan yayasan.

Namun, bentuk dan struktur yang tepat tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan serta kondisi masing-masing yayasan.

Legalitas Usaha Perlu Dipisahkan dari Status Badan Hukum Yayasan

Memiliki status badan hukum yayasan tidak otomatis berarti seluruh kegiatan yang dilakukan telah memiliki perizinan usaha.

Apabila yayasan menjalankan kegiatan yang masuk dalam sistem perizinan berusaha, kebutuhan administrasinya perlu diperiksa melalui mekanisme yang sesuai.

Sistem OSS sendiri menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. OSS juga menyediakan pengelolaan kegiatan usaha, persyaratan dasar, dan perizinan sektoral.

Dalam panduan OSS, yayasan juga termasuk bentuk badan usaha yang dapat dilengkapi datanya dalam sistem, termasuk alamat, NPWP, nomor telepon, email, dan kekayaan yayasan.

Dengan demikian, pendiri perlu membedakan antara legalitas badan hukum yayasan dan legalitas kegiatan yang dijalankan.

KBLI Perlu Disesuaikan dengan Kegiatan yang Benar-Benar Dilakukan

Apabila kegiatan yayasan masuk ke dalam sistem OSS dan memerlukan perizinan berusaha, pemilihan kegiatan usaha menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan.

KBLI berfungsi mengklasifikasikan kegiatan usaha. Karena itu, pemilihannya sebaiknya berdasarkan aktivitas nyata yang akan dijalankan, bukan sekadar memilih kode yang terlihat paling dekat dengan nama organisasi.

Saat ini OSS telah menyediakan referensi KBLI 2025 serta fasilitas konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025.

Kesalahan dalam menentukan kegiatan dapat berpengaruh terhadap perizinan yang muncul di OSS. Oleh sebab itu, pemetaan kegiatan sebelum pengurusan menjadi langkah yang penting.

Kegiatan Komersial Yayasan Perlu Memperhatikan Pengelolaan Pendapatan

Salah satu aspek hukum yang sering terlewat adalah bagaimana hasil kegiatan usaha dikelola.

Yayasan tidak boleh menggunakan kegiatan usaha sebagai sarana membagikan keuntungan kepada Pembina, Pengurus, atau Pengawas. Ketentuan ini menjadi pembeda penting antara yayasan dan badan usaha yang memang didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang kepentingan tertentu.

Karena itu, pengelolaan pendapatan perlu diarahkan untuk mendukung tujuan yayasan dan kebutuhan operasional yang sah.

Untuk yayasan yang memiliki aktivitas usaha cukup kompleks, pengaturan tata kelola keuangan dan hubungan antara yayasan dengan badan usaha menjadi hal yang perlu direncanakan sejak awal.

Konsultan Hukum Membantu Menilai Rencana Yayasan Sebelum Didirikan

Menggunakan konsultan hukum dalam pendirian yayasan dapat memberikan manfaat terutama apabila pendiri sudah memiliki rencana kegiatan yang cukup spesifik.

Konsultan dapat membantu mengevaluasi:

• Tujuan pendirian yayasan.

• Rencana kegiatan.

• Struktur Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

• Hubungan yayasan dengan badan usaha.

• Pengelolaan aset dan pendapatan.

• Kebutuhan legalitas setelah yayasan berdiri.

• Kegiatan yang memerlukan perizinan tertentu.

• Kesesuaian data dan dokumen.

• Risiko hukum dari struktur yang direncanakan.

Pendekatan tersebut membuat proses pendirian tidak sekadar mengejar dokumen, tetapi mempertimbangkan bagaimana yayasan akan dijalankan setelah resmi berdiri.

Konsultan Membantu Membedakan Kegiatan Yayasan dan Kegiatan Bisnis

Salah satu hal yang perlu diperjelas sejak awal adalah apakah aktivitas tertentu merupakan kegiatan yayasan atau aktivitas bisnis yang sebaiknya dilakukan melalui badan usaha.

Pemisahan tersebut penting agar tidak terjadi pencampuran fungsi.

Sebagai contoh, yayasan dapat memiliki tujuan sosial di bidang pendidikan, kemudian mendirikan badan usaha yang menjalankan aktivitas tertentu untuk menunjang tujuan tersebut. Struktur seperti ini perlu dirancang dengan memperhatikan ketentuan hukum dan dokumen yayasan.

Dengan perencanaan yang tepat, kegiatan komersial dapat ditempatkan dalam struktur yang lebih jelas tanpa mengubah karakter dasar yayasan sebagai badan hukum yang memiliki tujuan tertentu.

Dokumen Legal Yayasan Perlu Dipersiapkan Sejak Awal

Pendirian yayasan membutuhkan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Ditjen AHU menjelaskan bahwa tata cara pendirian yayasan mengacu antara lain pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019. AHU juga mencantumkan dokumen pendirian yang perlu disiapkan dalam layanan yayasan.

Secara umum, persiapan dapat meliputi:

• Nama yayasan.

• Data pendiri.

• Akta pendirian.

• Alamat dan tempat kedudukan.

• Struktur Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

• Maksud dan tujuan.

• Kegiatan yayasan.

• Kekayaan awal.

• NPWP dan data administratif lainnya sesuai kebutuhan.

• Dokumen pendukung untuk pengurusan legalitas lanjutan.

Dokumen tersebut sebaiknya diperiksa konsistensinya sebelum digunakan dalam proses administrasi berikutnya.

Legalitas Yayasan Perlu Direncanakan untuk Jangka Panjang

Pendirian yayasan bukan hanya kebutuhan administratif saat organisasi pertama kali dibentuk. Legalitas tersebut akan menjadi dasar ketika yayasan menjalankan program, bekerja sama dengan pihak lain, mengelola aset, membuka kegiatan baru, atau membangun unit usaha.

Karena itu, perencanaan legalitas sebaiknya mempertimbangkan perkembangan yayasan.

Jika sejak awal sudah diketahui bahwa yayasan akan menjalankan kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, pelatihan, atau kegiatan lain yang membutuhkan persyaratan tertentu, kebutuhan legalitas tersebut sebaiknya dipetakan sejak awal.

Dengan pendekatan tersebut, yayasan tidak perlu berulang kali melakukan perubahan hanya karena kegiatan yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Konsultan Hukum Pendirian Yayasan Membantu Mengurangi Risiko Legal

Konsultan tidak dapat menjamin bahwa seluruh proses akan selalu berjalan tanpa kendala. Namun, pendampingan dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum dokumen diproses.

Beberapa risiko yang dapat diminimalkan melalui pemeriksaan awal antara lain:

• Tujuan yayasan tidak sesuai dengan rencana kegiatan.

• Struktur organ yayasan kurang tepat.

• Kegiatan usaha ditempatkan pada struktur yang kurang sesuai.

• Data dokumen tidak konsisten.

• Legalitas badan hukum disamakan dengan izin kegiatan.

• Kode kegiatan dalam OSS tidak sesuai.

• Kebutuhan izin sektoral belum dipetakan.

• Pengelolaan pendapatan tidak direncanakan dengan baik.

Semakin kompleks kegiatan yayasan, semakin penting pula melakukan perencanaan legal sejak awal.

Jasa Konsultan Pendirian Yayasan CPS Consulting

CPS Consulting dapat membantu calon pendiri yang membutuhkan pendampingan dalam menyiapkan pendirian dan legalitas yayasan.

Pendampingan dapat dimulai dengan memahami tujuan organisasi, rencana kegiatan, struktur yayasan, serta kebutuhan legalitas yang mungkin diperlukan setelah yayasan berdiri.

Bagi yayasan yang juga memiliki rencana menjalankan aktivitas usaha, konsultasi dapat diarahkan untuk memahami perbedaan antara kegiatan yayasan dan kegiatan komersial, termasuk kebutuhan badan usaha dan administrasi perizinan yang relevan.

Pendekatan ini membantu calon pendiri menyusun legalitas berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar memilih dokumen berdasarkan paket layanan.

Hal yang Perlu Dipastikan Sebelum Mendirikan Yayasan

Sebelum proses pendirian dimulai, calon pendiri sebaiknya memiliki gambaran mengenai beberapa hal berikut:

1. Tujuan utama yayasan sudah dirumuskan dengan jelas.

2. Kegiatan yang akan dijalankan telah dipetakan.

3. Struktur Pembina, Pengurus, dan Pengawas sudah direncanakan.

4. Rencana kegiatan usaha sudah dibedakan dari tujuan non-profit yayasan.

5. Kebutuhan badan usaha sudah dipertimbangkan jika terdapat aktivitas komersial.

6. Kebutuhan OSS dan perizinan sektoral sudah diidentifikasi.

7. Dokumen pendirian disiapkan secara konsisten.

8. Pengelolaan pendapatan dan aset direncanakan sesuai karakter yayasan.

Checklist tersebut dapat membantu calon pendiri memahami bahwa pendirian yayasan merupakan proses hukum sekaligus proses perencanaan organisasi.

FAQ Konsultan Hukum Pendirian Yayasan

Apakah yayasan boleh menjalankan usaha?

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, termasuk melalui pendirian atau keikutsertaan dalam badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah keuntungan usaha boleh dibagikan kepada pengurus yayasan?

Hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai keuntungan pribadi.

Apakah yayasan harus mendirikan PT jika ingin menjalankan usaha?

Tidak semua situasi memiliki struktur yang sama. Namun, apabila terdapat kegiatan komersial, hubungan antara yayasan dan badan usaha perlu dirancang sesuai ketentuan hukum dan tujuan yayasan.

Apakah yayasan membutuhkan NIB?

Kebutuhan NIB bergantung pada kegiatan yang dijalankan dan apakah kegiatan tersebut memerlukan administrasi perizinan berusaha melalui OSS. OSS secara khusus menyediakan mekanisme pengelolaan data untuk badan usaha berbentuk yayasan.

Apakah konsultan hukum bisa membantu menentukan kegiatan usaha yayasan?

Konsultan dapat membantu memetakan rencana kegiatan dan memberikan arahan mengenai aspek legalitasnya. Untuk kegiatan yang membutuhkan perizinan sektoral, kebutuhan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan instansi yang berwenang.

Apa perbedaan konsultan hukum yayasan dengan jasa pembuatan yayasan?

Jasa pembuatan biasanya berfokus pada proses pendirian dan dokumen administratif, sedangkan pendampingan hukum dapat memiliki cakupan lebih luas, termasuk menilai struktur, tujuan, kegiatan, hubungan yayasan dengan badan usaha, serta risiko hukum dari rencana kegiatan.

BACA JUGA

• Jasa Pembuatan Yayasan Resmi: Solusi Praktis Mengatasi Kendala dan Hambatan Pendirian di OSS
• Panduan Lengkap Pendirian Yayasan: Syarat, Dokumen, Proses, dan Legalitas
• Biaya Pendirian Yayasan: Komponen Biaya dan Hal yang Perlu Dipersiapkan
• Kesalahan dalam Pendirian Yayasan yang Sering Terjadi dan Cara Menghindarinya
• Cara Mengurus NIB OSS untuk Badan Hukum

Kesimpulan

Mendirikan yayasan yang nantinya juga menjalankan kegiatan usaha membutuhkan perencanaan hukum yang lebih matang. Yayasan memiliki karakter berbeda dari badan usaha karena tujuan utamanya berada pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Meski demikian, yayasan tetap dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian tujuannya melalui mekanisme yang diperbolehkan. Hasil kegiatan usaha juga harus dikelola sesuai ketentuan dan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai keuntungan pribadi.

Karena itu, konsultan hukum pendirian yayasan dapat membantu calon pendiri sejak tahap perencanaan. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan tujuan, struktur organisasi, kegiatan, hubungan dengan badan usaha, hingga kebutuhan legalitas dan perizinan.

Dengan perencanaan yang tepat sejak awal, yayasan dapat memiliki fondasi hukum yang lebih jelas dan lebih siap menjalankan program maupun kegiatan yang mendukung tujuan pendiriannya.