Cara Mengurus dan Memperpanjang SBU: Persyaratan, Biaya, Masa Berlaku, dan Kendala yang Perlu Diketahui

Bagi perusahaan yang menjalankan usaha jasa konstruksi, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dan masih berlaku merupakan bagian penting dari pemenuhan persyaratan usaha. Namun, tidak sedikit pemilik perusahaan yang masih bingung mengenai cara mengurus SBU, dokumen yang harus disiapkan, biaya, masa berlaku, hingga prosedur ketika SBU akan diperpanjang.

Hal ini menjadi semakin penting karena perusahaan tidak hanya perlu memiliki SBU, tetapi juga harus memastikan data, klasifikasi, subklasifikasi, tenaga kerja, dan persyaratan kemampuan badan usaha tetap sesuai selama masa berlaku sertifikat.

Dalam sistem OSS saat ini, Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi tercantum sebagai salah satu Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sektor Pekerjaan Umum.

Lalu, bagaimana sebenarnya cara mengurus dan memperpanjang SBU konstruksi? Berikut panduan lengkapnya.

Apa Itu SBU Konstruksi?

SBU adalah singkatan dari Sertifikat Badan Usaha. Dalam sektor jasa konstruksi, SBU merupakan sertifikat yang berkaitan dengan pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha jasa konstruksi.

SBU tidak sama dengan NIB. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS, sedangkan SBU berkaitan dengan kemampuan badan usaha dalam menjalankan kegiatan jasa konstruksi sesuai bidang yang disertifikasi.

SBU konstruksi juga sering disebut SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi).

Perusahaan yang menjalankan kegiatan jasa konstruksi perlu memperhatikan kesesuaian antara:

Legalitas perusahaan → NIB dan KBLI → bidang jasa konstruksi → klasifikasi/subklasifikasi → persyaratan kemampuan badan usaha → SBU

Karena itu, mengurus SBU sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan mengumpulkan dokumen. Perusahaan perlu terlebih dahulu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan memang sesuai dengan bidang dan subklasifikasi yang akan diajukan.

Apakah SBU Wajib untuk Perusahaan Jasa Konstruksi?

Ketentuan sektor jasa konstruksi mengatur kewajiban badan usaha jasa konstruksi untuk memiliki SBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam regulasi sebelumnya, SBU konstruksi secara tegas diwajibkan bagi BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. Ketentuan terbaru tetap menempatkan SBU sebagai bagian penting dari pemenuhan standar dan legalitas badan usaha jasa konstruksi.

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 juga menyebutkan bahwa BUJK wajib memiliki SBU dan PB yang masih berlaku ketika melaksanakan kegiatan jasa konstruksi.

Namun, kebutuhan detail setiap perusahaan dapat berbeda berdasarkan jenis kegiatan, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, serta kondisi badan usaha.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya memastikan "punya SBU", tetapi juga memastikan SBU yang dimiliki sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Persyaratan Mengurus SBU Konstruksi

Persyaratan SBU dapat berbeda tergantung jenis usaha dan kemampuan badan usaha yang akan disertifikasi.

Secara umum, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa kelompok data dan dokumen berikut:

1. Legalitas Badan Usaha

Dokumen dasar perusahaan perlu dipastikan masih sesuai, seperti:

• Akta pendirian perusahaan;

• Akta perubahan terakhir jika ada;

• Data AHU;

• NPWP;

• NIB;

• data pengurus dan penanggung jawab perusahaan.

Konsistensi data antara dokumen perusahaan dengan data yang terdapat dalam sistem OSS perlu diperhatikan.

2. KBLI dan Data Kegiatan Usaha

KBLI perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Kesalahan dalam menentukan KBLI dapat berpengaruh pada proses penentuan bidang usaha dan kesesuaian klasifikasi/subklasifikasi jasa konstruksi.

3. Klasifikasi dan Subklasifikasi

Perusahaan harus menentukan klasifikasi dan subklasifikasi jasa konstruksi yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.

Pemilihannya sebaiknya didasarkan pada lingkup pekerjaan yang benar-benar akan dilakukan, bukan hanya berdasarkan nama usaha perusahaan.

4. Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan salah satu hal penting dalam proses sertifikasi.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa tenaga kerja yang akan digunakan, termasuk kesesuaian kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan.

5. Kemampuan Badan Usaha

Tergantung jenis dan kualifikasi yang diajukan, perusahaan dapat perlu memenuhi persyaratan terkait kemampuan keuangan, pengalaman atau penjualan tahunan, tenaga kerja, serta kemampuan penyediaan peralatan.

Persyaratan tersebut tidak selalu sama untuk setiap perusahaan sehingga perlu diperiksa berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang diajukan.

Cara Mengurus SBU Konstruksi

Secara umum, proses cara mengurus SBU dapat dipahami melalui beberapa tahap.

1. Periksa Legalitas Perusahaan

Pastikan dokumen perusahaan sudah lengkap dan konsisten.

Periksa akta, AHU, NPWP, NIB, alamat, pengurus, serta data perusahaan lainnya.

2. Periksa KBLI

Pastikan KBLI pada NIB sesuai dengan kegiatan jasa konstruksi yang ingin dijalankan.

Jika terdapat ketidaksesuaian, sebaiknya lakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses sertifikasi.

3. Tentukan Klasifikasi dan Subklasifikasi

Tentukan bidang jasa konstruksi yang sesuai dengan kegiatan perusahaan.

Tahap ini penting karena SBU tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan bergerak di bidang konstruksi, tetapi juga berkaitan dengan klasifikasi dan subklasifikasi kemampuan badan usaha.

4. Siapkan Persyaratan

Kumpulkan dokumen administrasi, data tenaga kerja konstruksi, dokumen kemampuan badan usaha, pengalaman atau penjualan jika dipersyaratkan, serta dokumen lain yang diperlukan.

5. Ajukan melalui Mekanisme yang Berlaku

SBU konstruksi saat ini tersedia dalam OSS sebagai PB UMKU sektor Pekerjaan Umum.

Dokumen dan data yang diperlukan kemudian diproses sesuai mekanisme sertifikasi yang berlaku.

6. Proses Verifikasi dan Penilaian

Permohonan akan melalui proses pemeriksaan atau penilaian berdasarkan standar sertifikasi yang berlaku.

Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, perusahaan dapat diminta melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen.

7. SBU Diterbitkan

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan proses penilaian dinyatakan sesuai, SBU dapat diterbitkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Cara Memperpanjang SBU Konstruksi

Perpanjangan SBU bukan sekadar mengganti tanggal berlaku sertifikat.

Dalam proses perpanjangan, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa persyaratan kemampuan badan usaha masih terpenuhi.

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur bahwa SBU berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan. Regulasi tersebut juga menyatakan bahwa SBU yang akan diperpanjang harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlakunya habis.

Secara sederhana, langkah perpanjangannya dapat dilakukan dengan alur:

1. Cek tanggal kedaluwarsa SBU.

2. Evaluasi kembali data perusahaan.

3. Periksa NIB dan KBLI.

4. Periksa klasifikasi dan subklasifikasi.

5. Pastikan tenaga kerja dan kompetensinya masih memenuhi persyaratan.

6. Siapkan dokumen kemampuan badan usaha.

7. Siapkan data pengalaman atau penjualan apabila dipersyaratkan.

8. Ajukan proses re-sertifikasi/perpanjangan sesuai mekanisme yang berlaku.

9. Ikuti proses verifikasi dan penilaian.

10. Lengkapi perbaikan apabila terdapat permintaan dari pihak yang melakukan verifikasi.

Jangan menunggu sampai SBU benar-benar habis masa berlakunya. Persiapan lebih awal memberikan waktu untuk memperbaiki dokumen apabila ditemukan masalah.

Kapan Sebaiknya Mulai Mengurus Perpanjangan SBU?

Meskipun ketentuan terbaru menetapkan pengajuan perpanjangan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku SBU berakhir, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih awal.

Misalnya, jika SBU akan berakhir dalam beberapa bulan, perusahaan sudah dapat mulai mengecek:

• apakah data perusahaan masih sama;

• apakah NIB masih sesuai;

• apakah KBLI masih relevan;

• apakah tenaga kerja yang dipersyaratkan masih tersedia;

• apakah sertifikat kompetensi masih berlaku;

• apakah pengalaman proyek sudah terdokumentasi;

• apakah terdapat perubahan pengurus atau data perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan tidak baru menemukan masalah ketika waktu perpanjangan sudah sangat dekat.

Berapa Biaya Pengurusan dan Perpanjangan SBU?

Pertanyaan mengenai biaya SBU sering muncul karena setiap perusahaan dapat memiliki kebutuhan yang berbeda.

Tidak tepat menetapkan satu harga yang berlaku untuk semua perusahaan karena biaya dapat dipengaruhi oleh:

• klasifikasi dan subklasifikasi;

• kualifikasi badan usaha;

• jumlah sertifikasi yang diperlukan;

• kondisi dokumen perusahaan;

• kebutuhan pemenuhan tenaga kerja;

• proses sertifikasi;

• biaya resmi yang terkait dengan proses;

• serta biaya jasa pendampingan jika perusahaan menggunakan konsultan.

Perusahaan juga perlu membedakan antara biaya resmi sertifikasi dengan biaya jasa konsultan.

Jika menggunakan konsultan, biaya tersebut merupakan biaya layanan pendampingan dan bukan otomatis merupakan biaya resmi pemerintah.

Karena itu, sebelum membandingkan harga, pastikan terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam penawaran dan apakah terdapat komponen biaya lain di luar jasa pendampingan.

Berapa Lama Proses Pengurusan atau Perpanjangan SBU?

Tidak ada satu durasi yang dapat dijadikan jaminan untuk semua perusahaan.

Waktu proses dapat berbeda tergantung:

• kelengkapan dokumen;

• kesesuaian data perusahaan;

• klasifikasi dan subklasifikasi;

• kesiapan tenaga kerja;

• dokumen kemampuan badan usaha;

• proses verifikasi;

• perbaikan dokumen;

• serta kondisi layanan pada saat pengajuan.

Karena itu, perusahaan sebaiknya berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan SBU pasti selesai dalam jumlah hari tertentu tanpa melihat kondisi dokumen dan proses sertifikasinya.

Masa Berlaku SBU Konstruksi

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SBU konstruksi memiliki masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. SBU juga dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan.

Perusahaan wajib menjaga pemenuhan persyaratan selama masa berlaku SBU. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 juga menegaskan kewajiban BUJK untuk menjamin pemenuhan persyaratan SBU selama masa berlakunya.

Jadi, memiliki SBU bukan berarti perusahaan dapat mengabaikan persyaratan selama tiga tahun. Data dan kondisi perusahaan tetap perlu dijaga agar sesuai dengan ketentuan.

Kendala yang Sering Terjadi Saat Mengurus atau Memperpanjang SBU

1. Data NIB dan Dokumen Perusahaan Tidak Konsisten

Misalnya terdapat perbedaan nama perusahaan, alamat, pengurus, atau informasi lainnya antara dokumen.

Solusi: lakukan pengecekan seluruh data sebelum pengajuan.

2. KBLI Tidak Sesuai

Perusahaan memiliki kegiatan usaha konstruksi, tetapi KBLI pada NIB tidak sesuai dengan aktivitas yang sebenarnya dijalankan.

Solusi: evaluasi kegiatan usaha dan KBLI sebelum menentukan subklasifikasi SBU.

3. Salah Menentukan Subklasifikasi

Kesalahan menentukan subklasifikasi dapat menyebabkan SBU tidak sesuai dengan kebutuhan proyek atau kegiatan perusahaan.

Solusi: tentukan subklasifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan yang benar-benar dijalankan.

4. Tenaga Kerja Tidak Memenuhi Persyaratan

Ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kompetensi yang sesuai perlu diperhatikan.

Solusi: lakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi sebelum pengajuan.

5. Dokumen Pengalaman Tidak Siap

Untuk kondisi tertentu, pengalaman atau penjualan tahunan dapat menjadi bagian dari penilaian kemampuan badan usaha.

Solusi: dokumentasikan kontrak dan pengalaman pekerjaan secara rapi sejak awal.

6. Mengurus Terlalu Dekat dengan Masa Kedaluwarsa

Menunda perpanjangan dapat membuat perusahaan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memperbaiki kekurangan dokumen.

Solusi: mulai melakukan pengecekan beberapa bulan sebelum SBU berakhir.

7. Menggunakan Informasi Regulasi Lama

Regulasi jasa konstruksi dan sistem OSS dapat mengalami perubahan. PP Nomor 28 Tahun 2025, misalnya, telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Solusi: selalu periksa regulasi dan sistem resmi terbaru sebelum mengajukan permohonan.

Apakah Perpanjangan SBU Sama dengan Membuat SBU Baru?

Tidak selalu sama.

Perpanjangan atau re-sertifikasi dilakukan ketika perusahaan ingin mempertahankan sertifikasi yang sudah dimiliki setelah masa berlakunya berakhir, sedangkan permohonan baru dilakukan untuk badan usaha yang belum memiliki sertifikat atau kondisi tertentu yang mengharuskan pengajuan baru.

Dalam perpanjangan, data dan kemampuan badan usaha tetap perlu dinilai sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, perusahaan yang sudah memiliki SBU sebaiknya tidak menganggap bahwa proses perpanjangan hanya berupa administrasi sederhana.

Apakah Perubahan Data Bisa Dilakukan pada SBU?

SBU dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan. Hal ini penting apabila perusahaan mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap data atau kondisi sertifikasinya.

Contohnya dapat berkaitan dengan:

• perubahan data badan usaha;

• perubahan pengurus;

• perubahan klasifikasi atau subklasifikasi;

• perubahan kondisi kemampuan badan usaha;

• atau perubahan lain yang relevan.

Sebelum melakukan perubahan, perusahaan perlu memastikan jenis perubahan yang dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Tips Agar Perpanjangan SBU Tidak Terkendala

Agar proses lebih terarah, gunakan checklist berikut:

• Cek tanggal berakhirnya SBU.

• Jangan menunggu sampai mendekati tanggal kedaluwarsa.

• Periksa NIB dan KBLI.

• Pastikan data AHU dan dokumen perusahaan konsisten.

• Periksa klasifikasi dan subklasifikasi SBU.

• Pastikan tenaga kerja konstruksi memenuhi persyaratan.

• Pastikan sertifikat kompetensi tenaga kerja masih sesuai.

• Dokumentasikan pengalaman proyek dengan baik.

• Siapkan dokumen kemampuan badan usaha.

• Periksa persyaratan terbaru sebelum mengajukan.

• Simpan bukti dan dokumen proses sertifikasi.

• Jika mengalami kesulitan, pertimbangkan menggunakan pendampingan profesional.

Apakah Pengurusan SBU Bisa Dibantu Konsultan?

Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan untuk membantu persiapan dan pendampingan proses administrasi.

Konsultan dapat membantu:

• memeriksa kesiapan legalitas;

• mengecek NIB dan KBLI;

• membantu menentukan kebutuhan dokumen;

• mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian;

• membantu persiapan dokumen;

• menjelaskan tahapan proses;

• membantu perusahaan memantau proses administrasi.

Namun, konsultan bukan pengganti kewajiban perusahaan dalam memenuhi persyaratan. Penerbitan SBU tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan dan hasil proses sertifikasi.

Karena itu, hindari penyedia jasa yang memberikan janji seperti "pasti terbit", "pasti lolos", atau "tanpa persyaratan".

FAQ Seputar Pengurusan dan Perpanjangan SBU

1. Berapa lama masa berlaku SBU?

SBU konstruksi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kapan harus mengajukan perpanjangan SBU?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 menetapkan bahwa SBU yang akan diperpanjang harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

3. Apakah SBU bisa diperpanjang jika sudah kedaluwarsa?

Perusahaan sebaiknya mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir. Jika sertifikat sudah tidak berlaku, status dan mekanisme yang harus ditempuh perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan.

4. Berapa biaya perpanjangan SBU?

Tidak ada satu biaya yang berlaku untuk semua perusahaan. Biaya bergantung pada jenis usaha, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, proses sertifikasi, dan jika ada, biaya jasa pendampingan.

5. Apakah KBLI berpengaruh terhadap SBU?

Ya. KBLI menggambarkan kegiatan usaha perusahaan dan perlu diperhatikan ketika menentukan bidang serta klasifikasi/subklasifikasi jasa konstruksi yang akan disertifikasi.

6. Apakah SBU harus sesuai dengan kegiatan perusahaan?

Ya. Perusahaan perlu memastikan SBU yang dimiliki sesuai dengan kegiatan dan bidang jasa konstruksi yang dijalankan.

7. Apakah SBU diperlukan untuk tender?

SBU dapat menjadi persyaratan pada proyek atau tender tertentu. Persyaratan setiap paket pekerjaan dapat berbeda sehingga dokumen pemilihan perlu diperiksa terlebih dahulu.

8. Apakah pengurusan SBU bisa menggunakan konsultan?

Bisa. Konsultan dapat membantu persiapan dan pendampingan administratif, tetapi perusahaan tetap wajib memenuhi persyaratan dan tidak ada jaminan bahwa sertifikat pasti diterbitkan.

BACA JUGA

• Apa Itu SBU? Panduan Lengkap Syarat, Fungsi, Proses, Biaya, dan Ketentuan untuk Usaha Konstruksi
• Apa Itu SKK Konstruksi? Pengertian, Fungsi, Syarat, dan Cara Mengurusnya
• Apa Itu KBLI? Pahami Struktur Kode 5 Digit Sebelum Mengurus Izin Usaha
• Apa Itu Sertifikat Standar? Pengertian, Fungsi, dan Cara Mengurusnya

Konsultasi Pengurusan dan Perpanjangan SBU

Jika Anda masih bingung mengenai persyaratan SBU konstruksi, klasifikasi dan subklasifikasi, kelengkapan dokumen, atau proses perpanjangan, Anda dapat berkonsultasi dengan CPS Consulting.

Pendampingan dapat membantu perusahaan memeriksa kesiapan dokumen dan memahami tahapan yang perlu dilakukan sesuai kondisi perusahaan.

WhatsApp: 087788100016

Kesimpulan

Cara mengurus dan memperpanjang SBU perlu dilakukan dengan memperhatikan lebih dari sekadar kelengkapan dokumen. Perusahaan harus memastikan legalitas badan usaha, NIB, KBLI, klasifikasi dan subklasifikasi, tenaga kerja konstruksi, kemampuan badan usaha, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SBU konstruksi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Berdasarkan Permen PU Nomor 6 Tahun 2025, pengajuan perpanjangan harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku SBU berakhir.

Karena regulasi dan mekanisme perizinan dapat berubah, perusahaan sebaiknya selalu menggunakan informasi terbaru dari sistem OSS dan instansi terkait. OSS saat ini menempatkan SBU konstruksi sebagai PB UMKU sektor Pekerjaan Umum.

Dengan melakukan persiapan sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan proses, maupun masalah ketika SBU diperlukan untuk kegiatan usaha atau pemenuhan persyaratan proyek.