Apa Itu Sertifikat Standar? Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Hubungannya dengan Legalitas Usaha

Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), seluruh proses legalitas usaha sudah selesai. Padahal, dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, NIB bukan selalu satu-satunya dokumen yang dibutuhkan.

Ketika mengurus legalitas melalui OSS, pelaku usaha dapat menemukan kewajiban Sertifikat Standar pada kegiatan usaha tertentu. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan: apa itu Sertifikat Standar, mengapa diperlukan, dan apakah semua usaha wajib memilikinya?

Jawabannya bergantung pada kegiatan usaha, KBLI, tingkat risiko, serta persyaratan sektoral yang berlaku.

Saat ini, kerangka utama perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.

Karena itu, memahami hubungan antara KBLI, tingkat risiko, NIB, Sertifikat Standar, dan izin menjadi penting agar legalitas usaha tidak hanya memiliki dokumen, tetapi juga sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.

Apa Itu Sertifikat Standar?

Secara sederhana, Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, Sertifikat Standar menjadi salah satu bentuk Perizinan Berusaha (PB) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah.

Artinya, Sertifikat Standar bukan sekadar dokumen administratif tambahan. Sertifikat ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar tertentu yang ditetapkan sesuai karakteristik kegiatan usahanya.

Standar tersebut dapat berkaitan dengan aspek teknis, operasional, keselamatan, kesehatan, lingkungan, produk atau jasa, maupun persyaratan sektoral lainnya, tergantung bidang usaha yang dijalankan.

Dalam praktiknya, persyaratan Sertifikat Standar tidak selalu sama antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya. Kementerian atau lembaga terkait dapat menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa untuk sektor yang menjadi kewenangannya. PP 28/2025 sendiri menempatkan standar sebagai instrumen untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.

Jadi, ketika OSS menunjukkan bahwa suatu kegiatan usaha membutuhkan Sertifikat Standar, pelaku usaha perlu melihat standar apa yang harus dipenuhi, bukan hanya mengejar terbitnya dokumen.

Apakah Semua Usaha Wajib Memiliki Sertifikat Standar?

Tidak semua usaha wajib memiliki Sertifikat Standar.

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, jenis Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi tingkat risiko menjadi:

• Risiko rendah

• Risiko menengah rendah

• Risiko menengah tinggi

• Risiko tinggi

Untuk risiko menengah, terdapat dua tingkatan, yaitu menengah rendah dan menengah tinggi.

Secara umum, gambaran hubungan tingkat risiko dan perizinannya adalah sebagai berikut:

Untuk risiko menengah rendah, Sertifikat Standar merupakan bagian dari Perizinan Berusaha dan pelaku usaha menyatakan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk risiko menengah tinggi, Sertifikat Standar berkaitan dengan proses verifikasi pemenuhan standar.

Namun, tabel tersebut merupakan gambaran umum. Dalam praktiknya, kegiatan usaha juga dapat memiliki persyaratan dasar dan PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) atau persyaratan sektoral tertentu.

Karena itu, jangan menyimpulkan kebutuhan perizinan hanya berdasarkan bentuk badan usaha atau skala perusahaan.

Fungsi Sertifikat Standar bagi Pelaku Usaha

Sertifikat Standar memiliki beberapa fungsi penting dalam legalitas usaha.

1. Menjadi bagian dari Perizinan Berusaha

Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah, NIB dan Sertifikat Standar merupakan bagian dari Perizinan Berusaha. Khusus risiko menengah tinggi, Sertifikat Standar yang telah terverifikasi menjadi bagian dari legalitas untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. 

2. Menunjukkan pemenuhan standar usaha

Sertifikat Standar berkaitan dengan kesanggupan atau bukti bahwa pelaku usaha memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Mendukung kepatuhan terhadap ketentuan sektoral

Setiap sektor usaha dapat memiliki standar yang berbeda. Oleh sebab itu, pemenuhan Sertifikat Standar membantu pelaku usaha memastikan kegiatan yang dijalankan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

4. Menjadi bagian dari legalitas usaha

Untuk kegiatan yang memang diwajibkan memiliki Sertifikat Standar, keberadaannya menjadi bagian penting dari legalitas usaha, bukan sekadar dokumen pelengkap.

Meski demikian, Sertifikat Standar tidak berarti seluruh kewajiban perizinan usaha otomatis selesai. Pelaku usaha tetap perlu memperhatikan persyaratan dasar, PB UMKU, maupun ketentuan sektoral lain apabila diwajibkan.

Jenis Sertifikat Standar: Apa Bedanya?

Pembahasan mengenai "jenis" Sertifikat Standar sebaiknya dipahami dari mekanisme pemenuhannya, terutama untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi.

Sertifikat Standar pada Risiko Menengah Rendah

Pada kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah, Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar tersebut berkaitan dengan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha. Standar tersebut wajib dipenuhi ketika kegiatan usaha dijalankan dan pemenuhannya dapat menjadi objek pengawasan.

Sertifikat Standar pada Risiko Menengah Tinggi

Pada risiko menengah tinggi, mekanismenya lebih ketat.

Setelah membuat pernyataan untuk memenuhi standar melalui OSS, dapat diterbitkan Sertifikat Standar yang mencantumkan status belum terverifikasi. Sertifikat dengan status tersebut menjadi dasar untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Untuk kegiatan operasional dan/atau komersial, NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi menjadi Perizinan Berusaha.

Dengan demikian, istilah Sertifikat Standar terverifikasi penting diperhatikan, terutama bagi kegiatan usaha yang termasuk risiko menengah tinggi.

Apa Hubungan Sertifikat Standar dengan NIB?

NIB dan Sertifikat Standar adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya dapat menjadi bagian dari Perizinan Berusaha.

Cara paling mudah memahaminya adalah:

Kegiatan usaha → KBLI → tingkat risiko → jenis Perizinan Berusaha → NIB + Sertifikat Standar/Izin sesuai ketentuan

Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

PP 28/2025 mendefinisikan NIB sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha sekaligus identitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan Sertifikat Standar merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Jadi, memiliki NIB belum tentu berarti kewajiban Sertifikat Standar sudah terpenuhi.Apa Hubungan Sertifikat Standar dengan KBLI?

KBLI memiliki peran penting karena kegiatan usaha yang didaftarkan melalui OSS harus sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya.

Pemilihan KBLI dapat berhubungan dengan:

• jenis kegiatan usaha;

• tingkat risiko;

• standar kegiatan usaha;

• persyaratan teknis;

• kewajiban Sertifikat Standar;

• izin tertentu;

• PB UMKU atau kewajiban sektoral lainnya.

Karena itu, kesalahan memilih KBLI dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kegiatan yang sebenarnya dilakukan dengan legalitas yang tercatat dalam OSS.

Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki NIB, tetapi kemudian mengetahui bahwa aktivitas usaha yang sebenarnya dijalankan membutuhkan Sertifikat Standar atau persyaratan lain. Dalam kondisi seperti ini, yang perlu diperiksa bukan hanya dokumennya, tetapi juga apakah KBLI dan data kegiatan usahanya sudah tepat.

Perlu diingat, tidak setiap KBLI otomatis membutuhkan Sertifikat Standar. Kewajibannya harus dilihat berdasarkan tingkat risiko dan ketentuan untuk kegiatan usaha tersebut.

Contoh Usaha yang Dapat Memerlukan Sertifikat Standar

Sertifikat Standar dapat ditemukan pada berbagai kegiatan usaha yang masuk kategori risiko menengah. Namun, tidak tepat jika membuat daftar bahwa semua usaha dalam suatu sektor pasti membutuhkan Sertifikat Standar dengan persyaratan yang sama.

Sebagai ilustrasi, kegiatan pada sektor perdagangan, industri, ketenagakerjaan, jasa, dan sektor lainnya dapat memiliki standar kegiatan usaha yang ditetapkan melalui regulasi sektoral.

Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan regulasi sektoral baru setelah PP 28/2025, antara lain:

• Permenaker Nomor 14 Tahun 2025 untuk sektor ketenagakerjaan;

• Permendag Nomor 33 Tahun 2025 untuk sektor perdagangan dan metrologi legal;

• Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025 untuk subsektor obat dan makanan;

• Permenperin Nomor 37 Tahun 2025 untuk sektor perindustrian.

Karena aturan sektoral dapat berbeda, penentuan kebutuhan Sertifikat Standar sebaiknya dilakukan berdasarkan KBLI dan kegiatan usaha yang spesifik, bukan hanya berdasarkan nama bidang usahanya.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan untuk Memenuhi Sertifikat Standar?

Tidak ada satu daftar dokumen yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.

Persyaratan akan mengikuti kegiatan usaha, tingkat risiko, dan ketentuan sektoral yang berlaku. Secara umum, data atau dokumen yang mungkin perlu diperhatikan antara lain:

• NIB;

• data badan usaha atau pelaku usaha;

• KBLI;

• data lokasi kegiatan usaha;

• dokumen atau data usaha;

• standar pelaksanaan kegiatan usaha;

• dokumen teknis sesuai sektor;

• dokumen tenaga kerja atau kompetensi apabila dipersyaratkan;

• persyaratan lingkungan apabila berlaku;

• dokumen produk atau jasa apabila diwajibkan;

• dokumen pendukung lain sesuai ketentuan instansi terkait.

Karena itu, jangan menggunakan daftar persyaratan dari kegiatan usaha lain sebagai patokan mutlak.

Bagaimana Proses Pemenuhan Sertifikat Standar di OSS?

Secara umum, prosesnya dapat dipahami melalui alur berikut:

1. Menentukan kegiatan usaha yang benar.

2. Memastikan KBLI sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.

3. Mengetahui tingkat risiko kegiatan usaha.

4. Memastikan NIB dan data usaha telah sesuai.

5. Memeriksa kewajiban Sertifikat Standar pada OSS.

6. Mempelajari standar dan persyaratan yang harus dipenuhi.

7. Menyiapkan dokumen atau data yang dipersyaratkan.

8. Membuat pernyataan atau mengajukan pemenuhan standar melalui OSS sesuai mekanisme.

9. Mengikuti proses verifikasi apabila kegiatan usaha memerlukannya.

10. Memastikan status Perizinan Berusaha telah sesuai sebelum menjalankan kegiatan yang dipersyaratkan.

OSS saat ini telah menyesuaikan proses perizinan dengan kerangka PP 28/2025, termasuk proses pengajuan Perizinan Berusaha untuk risiko menengah tinggi dan tinggi.

Karena tampilan dan alur teknis OSS dapat mengalami pembaruan, langkah pada portal sebaiknya selalu mengikuti panduan OSS dan ketentuan yang berlaku saat pengajuan dilakukan.

Berapa Lama Proses Sertifikat Standar?

Tidak ada satu waktu yang dapat dijadikan jaminan untuk semua Sertifikat Standar.

Durasi proses dapat dipengaruhi oleh:

• kelengkapan data;

• kesesuaian KBLI;

• jenis kegiatan usaha;

• tingkat risiko;

• kesiapan persyaratan teknis;

• kebutuhan verifikasi;

• instansi yang berwenang;

• adanya permintaan perbaikan dokumen;

• persyaratan sektoral yang harus dipenuhi.

Khusus kegiatan yang memerlukan verifikasi, waktu proses juga dapat bergantung pada proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Karena itu, klaim seperti “Sertifikat Standar pasti selesai dalam beberapa hari” sebaiknya dihindari karena setiap kegiatan usaha dapat memiliki kondisi yang berbeda.

Berapa Biaya Sertifikat Standar?

Biaya juga tidak dapat disamaratakan untuk semua kegiatan usaha.

Tergantung jenis kegiatan dan persyaratannya, pelaku usaha dapat menghadapi:

• biaya resmi pemerintah atau instansi apabila memang ditetapkan;

• biaya pengujian tertentu;

• biaya pemeriksaan atau sertifikasi teknis;

• biaya pemenuhan standar;

• biaya jasa pendampingan apabila menggunakan konsultan.

Tidak semua proses memiliki biaya resmi yang sama. Karena itu, sebelum membayar suatu biaya, pastikan terlebih dahulu apakah biaya tersebut memang merupakan PNBP atau tarif resmi yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Untuk kegiatan tertentu, regulasi dan sistem dapat menentukan adanya pembayaran sebelum tahapan tertentu diproses. Karena ketentuannya sektoral, nominalnya perlu diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku untuk kegiatan usaha terkait.

Apa yang Terjadi Jika Sertifikat Standar Belum Terpenuhi?

Jika suatu kegiatan usaha memang diwajibkan memiliki Sertifikat Standar, status yang belum terpenuhi perlu segera diperhatikan.

Untuk risiko menengah tinggi, misalnya, Sertifikat Standar yang belum terverifikasi hanya menjadi dasar untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi menjadi Perizinan Berusaha untuk kegiatan operasional dan/atau komersial.

Apabila terdapat kekurangan, pelaku usaha pada prinsipnya perlu:

• memeriksa bagian persyaratan yang belum terpenuhi;

• memperbaiki data atau dokumen;

• memenuhi standar yang dipersyaratkan;

• mengikuti proses verifikasi apabila diperlukan;

• memantau kembali status pada OSS.

Dengan demikian, status “belum terverifikasi” tidak sebaiknya dianggap sama dengan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi.

Kapan Perlu Menggunakan Jasa Konsultan Legalitas?

Pengurusan legalitas pada dasarnya dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui mekanisme resmi yang tersedia.

Namun, pendampingan konsultan dapat dipertimbangkan apabila pelaku usaha menghadapi kondisi seperti:

• belum memahami tingkat risiko kegiatan usaha;

• bingung menentukan KBLI yang tepat;

• memiliki banyak kegiatan usaha;

• tidak memahami standar yang harus dipenuhi;

• menemukan status Sertifikat Standar belum terverifikasi;

• mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen;

• ingin memeriksa kesesuaian antara kegiatan usaha dan legalitas yang dimiliki.

Konsultan legalitas dapat membantu memahami persyaratan, memeriksa data, dan mempersiapkan proses. Namun, konsultan tidak menggantikan kewajiban pelaku usaha dan tidak dapat menjamin bahwa suatu perizinan pasti disetujui atau diterbitkan.

Tips Memastikan Legalitas Usaha Sudah Sesuai

Sebelum menganggap legalitas usaha sudah lengkap, lakukan pemeriksaan sederhana berikut:

• Pastikan NIB sudah sesuai dengan identitas dan data usaha.

• Periksa KBLI dan pastikan sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan.

• Periksa tingkat risiko masing-masing kegiatan.

• Cek kewajiban Sertifikat Standar pada OSS.

• Periksa standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi.

• Pastikan dokumen pendukung tersedia.

• Periksa status Sertifikat Standar, terutama jika memerlukan verifikasi.

• Perhatikan persyaratan sektoral dari kementerian/lembaga terkait.

• Jika menemukan ketidaksesuaian, lakukan perbaikan sebelum kegiatan berjalan lebih jauh.

Checklist ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki beberapa KBLI atau menjalankan lebih dari satu jenis aktivitas usaha.

Kesimpulan

Apa itu Sertifikat Standar? Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang menjadi bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tidak semua usaha wajib memiliki Sertifikat Standar. Kewajibannya bergantung pada kegiatan usaha, KBLI, tingkat risiko, serta ketentuan sektoral yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, kegiatan risiko rendah pada dasarnya menggunakan NIB sebagai Perizinan Berusaha, sedangkan kegiatan risiko menengah menggunakan NIB dan Sertifikat Standar. Untuk risiko menengah tinggi, Sertifikat Standar perlu melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan.

Hal yang paling penting bagi pelaku usaha adalah memahami hubungan:

KBLI → tingkat risiko → NIB → Sertifikat Standar atau Izin → persyaratan sektoral.

Dengan memahami alur tersebut, pelaku usaha dapat menghindari anggapan bahwa memiliki NIB otomatis berarti seluruh legalitas usaha telah terpenuhi.

Jika masih bingung apakah kegiatan usaha Anda membutuhkan Sertifikat Standar, bagaimana menentukan KBLI yang sesuai, atau dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, pendampingan profesional dapat menjadi salah satu pilihan.

CPS Consulting dapat membantu memberikan arahan berdasarkan kondisi dan kegiatan usaha yang Anda jalankan.

FAQ Sertifikat Standar

1. Apa itu Sertifikat Standar?

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Sertifikat ini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha untuk kegiatan tertentu, khususnya kegiatan dengan risiko menengah sesuai ketentuan.

2. Apakah semua usaha wajib memiliki Sertifikat Standar?

Tidak. Kewajibannya bergantung pada tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha. Kegiatan risiko rendah pada dasarnya menggunakan NIB, sedangkan kegiatan risiko menengah menggunakan NIB dan Sertifikat Standar sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Apa perbedaan NIB dan Sertifikat Standar?

NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran sekaligus identitas pelaku usaha. Sertifikat Standar berkaitan dengan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Keduanya dapat menjadi bagian dari Perizinan Berusaha.

4. Apa hubungan KBLI dengan Sertifikat Standar?

KBLI menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan tingkat risiko dan kewajiban perizinannya. Karena itu, KBLI dapat memengaruhi apakah suatu kegiatan membutuhkan Sertifikat Standar.

5. Apakah Sertifikat Standar wajib untuk UMKM?

UMKM tidak otomatis bebas dari Sertifikat Standar. Jika kegiatan usaha UMK masuk kategori risiko menengah, kewajiban NIB dan Sertifikat Standar tetap dapat berlaku sesuai ketentuan. PP 28/2025 juga mengatur mekanisme Perizinan Berusaha bagi pelaku UMK berdasarkan tingkat risiko.

6. Apa yang dimaksud Sertifikat Standar terverifikasi?

Sertifikat Standar terverifikasi adalah Sertifikat Standar yang telah melalui proses verifikasi pemenuhan standar sesuai mekanisme yang berlaku. Pada risiko menengah tinggi, status terverifikasi penting karena NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi menjadi Perizinan Berusaha untuk kegiatan operasional dan/atau komersial. 

7. Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Standar?

Secara umum, pelaku usaha perlu memastikan KBLI dan tingkat risiko, memenuhi data dan persyaratan yang diminta OSS, menyatakan atau mengajukan pemenuhan standar, serta mengikuti verifikasi apabila diwajibkan.

8. Berapa biaya pengurusan Sertifikat Standar?

Tidak ada satu tarif yang berlaku untuk seluruh kegiatan usaha. Biaya bergantung pada jenis kegiatan, persyaratan sektoral, pengujian atau pemeriksaan yang mungkin diperlukan, serta apakah pelaku usaha menggunakan jasa pendampingan.

9. Apakah pengurusan Sertifikat Standar bisa dibantu konsultan?

Bisa. Konsultan dapat membantu memeriksa KBLI, memahami persyaratan, mempersiapkan dokumen, dan mendampingi proses. Namun, konsultan tidak menggantikan kewajiban pelaku usaha dan tidak dapat menjamin persetujuan atau penerbitan perizinan.

BACA JUGA

• Apa Itu NIB? Pengertian, Fungsi, Syarat, dan Cara Mengurusnya di OSS
• Panduan Memilih Kode KBLI 2025 untuk Kegiatan Usaha di OSS
• Cara Mengurus Sertifikat Standar di OSS: Panduan dan Persyaratan
• Pentingnya Kode KBLI yang Benar di OSS
• Apa Itu SBUJK? Pengertian, Fungsi, dan Hubungannya dengan Legalitas Usaha
• Apa Itu SKK Konstruksi? Pengertian, Fungsi, Syarat, dan Cara Mendapatkannya