8 Kesalahan Fatal Saat Mengurus NIB OSS & Cara Menghindarinya

Mengurus NIB melalui sistem OSS RBA terlihat mudah karena prosesnya dilakukan secara online. Namun, kesalahan kecil dalam mengisi data perusahaan, memilih KBLI, atau menyiapkan dokumen dapat menyebabkan pengajuan terhambat, data perizinan tidak sesuai, bahkan menimbulkan masalah ketika perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

Kesalahan saat mengurus NIB OSS tidak hanya terjadi pada pelaku UMKM, tetapi juga perusahaan berbentuk PT dan CV. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memahami hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pendaftaran maupun setelah NIB diterbitkan.

Berikut 8 kesalahan fatal saat mengurus NIB OSS beserta cara menghindarinya agar legalitas usaha lebih tertata.

1. Asal Memilih Kode KBLI Tanpa Memahami Kegiatan Usaha

Kesalahan yang sering terjadi adalah memilih kode KBLI hanya berdasarkan nama yang terlihat paling mirip dengan bisnis. Padahal, setiap kode KBLI memiliki uraian dan ruang lingkup kegiatan yang berbeda.

Misalnya, perusahaan yang menjalankan perdagangan besar, tetapi memilih KBLI perdagangan eceran. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan masalah ketika perusahaan mengurus perizinan tambahan atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan klasifikasi terdaftar.

Dampaknya:

• Kegiatan usaha tidak sesuai dengan data NIB.

• Persyaratan perizinan dapat berbeda dari kebutuhan sebenarnya.

• Perusahaan berpotensi mengalami kendala ketika mengikuti tender atau kerja sama.

• Penyesuaian data dan legalitas mungkin diperlukan.

Cara menghindarinya:

Identifikasi terlebih dahulu produk atau jasa yang ditawarkan, proses bisnis, serta ruang lingkup kegiatan usaha. Setelah itu, periksa uraian KBLI yang paling sesuai dan pastikan tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan dalam akta perusahaan.

Pelajari juga panduan memilih kode KBLI 2025 yang tepat untuk legalitas perusahaan.

2. Data Identitas NIK dan NPWP Tidak Sinkron

Kesalahan berikutnya adalah menggunakan data identitas yang tidak sesuai dengan sistem administrasi pusat.

Contohnya, NIK pada KTP belum diperbarui setelah perubahan data kependudukan atau terdapat perbedaan informasi antara NPWP dan data wajib pajak.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menghambat proses verifikasi identitas maupun administrasi pendaftaran.

Dampaknya:

• Identitas pemilik atau pengurus tidak dapat diverifikasi.

• Proses pendaftaran mengalami kendala.

• Data perpajakan perusahaan tidak sesuai dengan informasi yang dimasukkan.

Cara menghindarinya:

Sebelum mendaftar, pastikan:

• NIK sesuai dengan data Dukcapil.

• Nama dan informasi identitas tidak salah penulisan.

• Data NPWP sesuai dengan administrasi DJP.

• Perubahan alamat atau identitas sudah diperbarui apabila diperlukan. untuk lebih jelas baca Panduan Lengkap Cara Perubahan Data OSS: Alamat, KBLI, & Legalitas.

Jangan menggunakan data identitas lama apabila sudah terdapat pembaruan resmi.

3. Salah Menentukan Skala Usaha

Pelaku usaha terkadang menentukan skala usaha hanya berdasarkan perkiraan atau memilih kategori yang dianggap paling mudah.

Padahal, penentuan skala usaha perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Kesalahan menentukan skala usaha dapat menyebabkan data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi bisnis sebenarnya.

Dampaknya:

• Informasi profil usaha menjadi tidak akurat.

• Data perizinan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan.

• Perusahaan dapat mengalami kendala ketika melakukan pembaruan atau pemenuhan kewajiban administrasi.

Cara menghindarinya:

Siapkan informasi modal usaha, nilai investasi, dan data penjualan sesuai kebutuhan pengisian OSS. Untuk PT dan CV, perhatikan pula informasi permodalan dalam dokumen perusahaan.

Jangan menyamakan modal dasar dalam akta dengan nilai investasi atau modal usaha yang diminta pada pengisian OSS karena keduanya memiliki konteks yang berbeda.

4. Mengabaikan Sinkronisasi Data dengan Kemenkumham

Khusus PT dan CV, kesalahan yang sering terjadi adalah langsung mengurus NIB tanpa memastikan data badan usaha sudah sesuai dengan administrasi AHU Kementerian Hukum.

Contohnya, terdapat perubahan alamat, pengurus, nama perusahaan, atau kegiatan usaha, tetapi dokumen legalitas dan data administrasi badan usaha belum diperbarui.

Perlu diketahui bahwa PT merupakan badan hukum yang memperoleh pengesahan melalui Kementerian Hukum. Sementara itu, CV merupakan badan usaha yang pendaftarannya dilakukan melalui sistem AHU sesuai ketentuan, bukan melalui pengesahan badan hukum seperti PT.

Dampaknya:

• Data perusahaan pada OSS tidak sesuai dengan dokumen legalitas.

• Identitas pengurus atau informasi badan usaha dapat mengalami ketidaksesuaian.

• Proses perubahan atau pembaruan data menjadi lebih rumit.

Cara menghindarinya:

Pastikan akta, bukti administrasi AHU, data pengurus, dan NPWP badan sudah sesuai sebelum melakukan pendaftaran NIB.

Jika perusahaan mengalami perubahan legalitas, selesaikan terlebih dahulu pembaruan dokumen yang diwajibkan sebelum menyesuaikan data pada OSS.

5. Tidak Menyimpan Dokumen PDF yang Diterbitkan OSS

Sebagian pelaku usaha hanya memastikan NIB berhasil terbit, tetapi lupa mengunduh dan menyimpan seluruh dokumen yang dihasilkan sistem.

Padahal, dokumen perizinan tersebut diperlukan sebagai arsip perusahaan dan dapat diminta ketika mengurus administrasi bisnis.

Dampaknya:

• Perusahaan kesulitan menemukan dokumen ketika dibutuhkan.

• Proses administrasi menjadi lebih lama.

• Riwayat perizinan tidak tersimpan dengan baik.

Cara menghindarinya:

Setelah proses selesai, unduh dan simpan dokumen yang diterbitkan OSS, antara lain:

• Dokumen NIB.

• Sertifikat Standar apabila diterbitkan.

• Izin usaha atau dokumen perizinan lainnya jika dipersyaratkan.

• Dokumen pendukung dan bukti pemenuhan persyaratan.

Simpan dalam folder digital khusus perusahaan dan buat salinan cadangan agar dokumen tidak mudah hilang.

6. Salah Menulis Alamat dan Lokasi Usaha

Alamat perusahaan dan lokasi kegiatan usaha merupakan informasi penting dalam perizinan OSS. Kesalahan penulisan alamat, pemilihan wilayah administrasi, atau titik koordinat dapat menimbulkan ketidaksesuaian data.

Masalah ini sering terjadi ketika perusahaan menggunakan alamat kantor sebagai lokasi operasional, padahal keduanya berbeda.

Dampaknya:

• Data lokasi usaha tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

• Pemeriksaan persyaratan tata ruang dapat terkendala.

• Perusahaan perlu melakukan penyesuaian data atau memenuhi persyaratan tambahan.

Cara menghindarinya:

Pastikan alamat yang dimasukkan sesuai dengan lokasi sebenarnya. Periksa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, dan titik koordinat.

Untuk kegiatan usaha yang memiliki persyaratan tata ruang, pastikan lokasi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Jangan menganggap seluruh alamat kantor otomatis dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan usaha.

7. Mengabaikan Kewajiban Pelaporan LKPM

Kesalahan berikutnya adalah menganggap bahwa kewajiban perusahaan selesai setelah NIB diterbitkan.

Padahal, pelaku usaha tertentu masih memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui OSS sesuai ketentuan yang berlaku.

LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal perusahaan.

Dampaknya:

• Perusahaan berpotensi terlambat memenuhi kewajiban pelaporan.

• Data perkembangan investasi tidak tercatat sesuai ketentuan.

• Perusahaan dapat menghadapi teguran atau konsekuensi administratif apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi.

Cara menghindarinya:

Periksa apakah perusahaan termasuk pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM. Perhatikan skala usaha, periode pelaporan, serta ketentuan yang berlaku untuk kegiatan usaha tersebut.

Jangan menganggap semua usaha perorangan atau UMKM memiliki kewajiban LKPM yang sama dengan perusahaan skala menengah dan besar.

8. Menggunakan Akun Bersama atau Email Tidak Resmi

Menggunakan email pribadi yang sudah tidak aktif atau memberikan akses akun OSS kepada terlalu banyak orang merupakan kesalahan administrasi yang sering diabaikan.

Padahal, akun OSS berisi informasi penting mengenai legalitas dan perizinan perusahaan.

Dampaknya:

• Perusahaan kehilangan akses ketika email atau nomor telepon tidak dapat digunakan.

• Kode verifikasi tidak diterima.

• Pengelolaan data perusahaan menjadi tidak terkontrol.

• Risiko penyalahgunaan akses meningkat.

Cara menghindarinya:

Gunakan email resmi perusahaan yang dapat diakses oleh pihak berwenang. Pastikan nomor telepon aktif dan informasi pemulihan akun selalu diperbarui.

Batasi akses akun hanya kepada orang yang memiliki kewenangan. Jangan membagikan kata sandi atau kode verifikasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

FAQ Seputar Kesalahan Pengurusan NIB OSS

1. Apakah salah memilih kode KBLI di NIB bisa diubah setelah diterbitkan?

Bisa, tetapi mekanisme perubahan bergantung pada kondisi kegiatan usaha, status perizinan, dan kesesuaian dokumen legalitas perusahaan. Jika KBLI belum sesuai dengan anggaran dasar PT atau CV, penyesuaian dokumen melalui notaris dan AHU mungkin diperlukan sebelum perubahan OSS dilakukan.

2. Apa risiko hukum jika perusahaan beroperasi tanpa NIB yang sah?

Perusahaan yang wajib memiliki NIB tetapi menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi kewajiban perizinan dapat menghadapi konsekuensi administratif sesuai ketentuan. Bentuk tindakan bergantung pada jenis kegiatan usaha dan pelanggaran yang terjadi.

3. Apakah usaha perorangan wajib melaporkan LKPM?

Tidak semua usaha perorangan wajib menyampaikan LKPM. Kewajiban pelaporan perlu dilihat berdasarkan skala usaha, karakteristik kegiatan, dan ketentuan LKPM yang berlaku. Usaha mikro dan kecil pada umumnya tidak memiliki kewajiban pelaporan LKPM reguler seperti pelaku usaha menengah dan besar, tetapi tetap perlu memeriksa ketentuan yang berlaku pada OSS.

Kesimpulan

Kesalahan saat mengurus NIB OSS dapat terjadi karena pemilihan KBLI yang tidak tepat, ketidaksesuaian identitas, kesalahan menentukan skala usaha, hingga mengabaikan kewajiban pelaporan setelah NIB diterbitkan.

Untuk menghindarinya, pelaku usaha perlu memeriksa dokumen legalitas, memastikan data identitas sesuai, menentukan KBLI dengan benar, dan menyimpan seluruh dokumen perizinan yang diterbitkan.

Jangan hanya berfokus pada keberhasilan memperoleh NIB. Pastikan seluruh informasi dan kewajiban perizinan perusahaan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hindari Kesalahan Pengurusan NIB OSS Bersama CPS Consulting

Tidak ingin pengurusan NIB perusahaan terkendala karena salah memilih KBLI, dokumen tidak sesuai, atau data legalitas belum lengkap?

CPS Consulting siap membantu pendampingan pengurusan NIB OSS untuk usaha perorangan, CV, dan PT. Kami membantu memeriksa dokumen, meninjau kesesuaian KBLI, serta mengidentifikasi kebutuhan perizinan berdasarkan kegiatan usaha Anda.

Konsultasikan kebutuhan legalitas perusahaan Anda bersama tim CPS Consulting melalui WhatsApp:

0877-8810-0016

Hubungi CPS Consulting via WhatsApp