1. Bahwa, yang dimaksud dengan Hak Prioritas adalah hak bagi Badan hukum/individu (pemegang hak atas merek) untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Pasal 1 angka 11, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek);
  2. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization (Pasal 11 jo Pasal 12, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek);
  3. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: H-01. PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pada Bagian Ketiga, menjelaskan bahwa permohonan merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
  4. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana kami sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak prioritas adalah suatu upaya dari pemegang hak atas merek  yang merupakan anggota konvensi internasional perlindungan merek, untuk mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia (melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual);
  5. Mengapa hal tersebut dapat dilakukan, hal ini dikarenakan Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization (WTO). Atas hal ini, maka pemohon yang merupakan Anggota dari organisasi sebagaimana dimaksud memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya secara utama/prioritas sejak terdaftar pada lembaga internasional dimaksud;
  6. Tujuan utama pemberian hak prioritas pada saat akan memperoleh pendaftaran merek di Indonesia, adalah untuk melindungi pemegang merek  dimaksud dari pembajakan atau pemboncengan. Namun, dalam hal tidak dipenuhinya jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pendaftaran di Indonesia maka hak untuk mengajukan permohonan dengan menggunakan  Hak Prioritas tersebut tetap diproses, akan tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas (sepanjang pihak lain belum mendaftarkan merek yang serupa);
  7. Mengenai adanya keterkaitan dengan pendaftaran merek bapak, dapat kami informasikan bahwa hal ini belum dapat dipastikan. Hal mana sampai dengan pada saat penyelidikan merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan selesai dan tidak terdapatnya pemegang hak prioritas dari merek yang bapak daftarkan, maka pendaftaran yang dilakukan oleh Bapak pada saat ini adalah sudah tepat. Dalam hal ini, Bapak dianggap  dan diakui sebagai pemegang hak atas merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (prinsip FIRST COME – FIRST SERVE).